Tupoksi

Tugas Dan Fungsi Bagian Hukum

  • Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi dibidang peraturan perundang-undangan, pengkajian hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, bantuan hukum, layanan hukum dan kepastian hukum.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan urusan dibidang kewenangannya;
    2. pengoordinasian pelaksanaan program urusan dibidang kewenangannya;
    3. pengoordinasian pelayanan adminstrasi urusan dibidang kewenangannya;
    4. pelaksanaan pembinaan, pemantuan dan evaluasi urusan dibidang kewenangannya;
    5. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum;
    6. pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Bagian Hukum; dan
    7. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Subbagian Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas :
  1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  5. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregels);
  6. menghimpun, mengolah bahan, menggoordinasikan dan sinkronisasi program pembentukan Peraturan Daerah, usulan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregels);
  7. melaksanakan pengkajian dan penelaahan terhadap usulan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregels);
  8. melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Daerah antara Kepala Daerah dan DPRD;
  9. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi oleh Gubernur bersama Pemerintah Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas dan/atau disetujui oleh DPRD;
  10. melaksanakan penyempurnaan hasil fasilitasi dan evaluasi Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah;
  11. melaksanakan penetapan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregels) serta pengundangan Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah serta pengundangan Peraturan Walikota ke dalam Berita Daerah;
  12. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  13. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Peraturan Perundang-undangan; dan
  14. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara, mempunyai tugas :
  1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara;
  2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara;
  3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara;
  5. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan sinergi kerja sama dengan Instansi dan pihak terkait dalam pemberian bantuan hukum dan menyusun pendapat hukum;
  6. melaksanakan fasilitasi sosialisasi produk hukum, pelaksanaan penyiapan, penggandaan dan pengoordinasian bahan sosialisasi produk hukum maupun peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah;
  7. melaksanakan penyiapan, pengoordinasian dan penyusunan bahan penyelesaian sengketa hukum, baik litigasi dan nonlitigasi sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta implikasi kebijakan daerah;
  8. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan serta petunjuk teknis berkaitan dengan penegakan dan pemajuan hak-hak azasi manusia;
  9. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pendampingan hukum bagi Unsur Pimpinan Daerah, Pemerintah Kota/Pejabat Pemerintah Kota dan Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kota yang beperkara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan perkara;
  10. melaksanakan evaluasi penanganan perkara sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lainnya;
  11. melaksanakan penanganan perkara yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;
  12. memberikan bantuan dan pertimbangan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa sewa menyewa tanah dan perumahan;
  13. melaksanakan efektifitas koordinasi, konsultasi dan harmonisasi komunikasi Lembaga Hukum, Profesional bidang Hukum, dan pihak/Unsur yang berkaitan dengan bidang hukum;
  14. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara;
  15. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara; dan
  16. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai tugas :
  1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  6. melaksanakan penghimpunan dan pengoordinasian bahan inventarisasi produk-produk hukum dan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis berkaitan kebijakan daerah oleh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota;
  7. melaksanakan penerangan hukum dan pemantapan kesadaran hukum masyarakat melalui penyebarluasan/publikasi informasi hukum dan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kepatuhan hukum bagi masyarakat, termasuk Aparatur Pemerintahan;
  8. menyiapkan, pembangunan dan pengakurasian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  9. menyiapkan, menghimpun dan mengoordinasikan bahan-bahan, inventarisasi serta pengembangan pengelolaan perpustakaan hukum;
  10. menyiapkan dan memantapkan sumber daya manusia di bidang hukum, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta perpustakaan hukum;
  11. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum;
  12. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Bagian Hukum;
  13. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
  14. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.