Author: admin

MAYANGAN – Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri setempat kembali menandatangani kesepakatan bersama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, Selasa (23/3). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Kota Probolinggo. “Kerjasama ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi dan non litigasi),” ujar Kabag Hukum Titik Widayawati, dalam laporannya. Titik menjelaskan, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dikerjasamakan dengan Kejari Kota Probolinggo pada tahun 2020 sebanyak lima kasus. Dua diantaranya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap), sedangkan dua kasus masih proses menunggu putusan. Satu perkara non litigasi sudah dalam penyelesaian, yaitu Probolinggo Plaza. Kajari Hartono menyatakan, kelanjutan kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo rutin dilaksanakan…

Tepat di tahun kedua masa kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi, Pemkot Probolinggo menggelar tasyakuran Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi “Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Lebih baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan”, Jum’at (29/1) pagi di gedung Puri Manggala Bhakti. Acara itu turut dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan undangan lainnya. Dalam refleksi 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Probolinggo, Bagian Hukum telah memberikan kontribusi dalam mendukung visi misi Wali Kota Habib Hadi, antara lain: Pemerintah Kota Probolinggo telah memperoleh penghargaan predikat sebagai KOTA PEDULI HAM dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;                                                     …

KANIGARAN – Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menghadiri rapat paripurna yang digelar DPRD setempat, dengan penetapan dua Raperda Hasil Fasilitasi Gubernur Jatim tentang Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan Raperda Pencabutan atas Sembilan Perda dan Penetapan Perubahan Propemperda Tahun 2020 dan Penetapan Propemperda Tahun 2021, Senin (14/12) di ruang sidang utama. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Mudjib didampingi Wakil Ketua Nasution dan Fernanda Zulkarnaen. Sebelum dilakukan penetapan dua raperda tersebut, tujuh fraksi di DPRD Kota Probolinggo menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi perda. Dimana dari hasil persetujuan itulah, yang menjadi dasar atas penetapan dalam keputusan DPRD Kota Probolinggo tentang persetujuan dua raperda Kota Probolinggo hasil fasilitasi Gubernur Jatim, sebagaimana surat dari Gubernur Jatim Nomor 188/17555/013.4/2020 tanggal 3 November 2020. “Disana telah disampaikan bahwa, Raperda Perusahaan…