Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Penyelenggaraan Parkir

Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Penyelenggaraan Parkir

[caption id="attachment_1199" align="aligncenter" width="691"] Sosialisasi Hukum di Kelurahan Kedopok[/caption] Dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Penyelenggaraan Parkir di Kota Probolinggo, maka bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo melaksanakan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir pada hari Rabu, 09 Juni 2021 di Aula Kelurahan Kedopok Kecamatan kedopok Kota Probolinggo, dengan sasaran masyarakat kelurahan Kedopok, terdiri dari RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta dalam rangka kesetaraan gender, juga melibatkan perempuan dalam sosialisasi, sehingga perempuan juga bisa berperan dan memahami penyelenggaraan peraturan perundang-undangan. Dengan narasumber Sdr. Ratih Sudarmanti, S.STP., M.M. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dan Sdr. Muhammad Dahroji, S.T., M.M., Kasi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota…
Read More
Perpanjang Kerjasama, Wali Kota Habib Hadi – Kajari Hartono Tandatangani MoU

Perpanjang Kerjasama, Wali Kota Habib Hadi – Kajari Hartono Tandatangani MoU

MAYANGAN – Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri setempat kembali menandatangani kesepakatan bersama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, Selasa (23/3). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Kota Probolinggo. “Kerjasama ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi dan non litigasi),” ujar Kabag Hukum Titik Widayawati, dalam laporannya. Titik menjelaskan, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dikerjasamakan dengan Kejari Kota Probolinggo pada tahun 2020 sebanyak lima kasus. Dua diantaranya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap), sedangkan dua kasus masih proses menunggu putusan. Satu perkara non litigasi sudah dalam penyelesaian, yaitu Probolinggo Plaza. Kajari Hartono menyatakan, kelanjutan kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo rutin dilaksanakan…
Read More
Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Wali Kota Probolinggo

Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Wali Kota Probolinggo

Tepat di tahun kedua masa kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi, Pemkot Probolinggo menggelar tasyakuran Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi “Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Lebih baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan”, Jum’at (29/1) pagi di gedung Puri Manggala Bhakti. Acara itu turut dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan undangan lainnya. Dalam refleksi 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Probolinggo, Bagian Hukum telah memberikan kontribusi dalam mendukung visi misi Wali Kota Habib Hadi, antara lain: Pemerintah Kota Probolinggo telah memperoleh penghargaan predikat sebagai KOTA PEDULI HAM dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;                                                     …
Read More
DPRD KOTA PROBOLINGGO SETUJUI DUA RAPERDA TERKAIT EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

DPRD KOTA PROBOLINGGO SETUJUI DUA RAPERDA TERKAIT EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

KANIGARAN – Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menghadiri rapat paripurna yang digelar DPRD setempat, dengan penetapan dua Raperda Hasil Fasilitasi Gubernur Jatim tentang Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan Raperda Pencabutan atas Sembilan Perda dan Penetapan Perubahan Propemperda Tahun 2020 dan Penetapan Propemperda Tahun 2021, Senin (14/12) di ruang sidang utama. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Mudjib didampingi Wakil Ketua Nasution dan Fernanda Zulkarnaen. Sebelum dilakukan penetapan dua raperda tersebut, tujuh fraksi di DPRD Kota Probolinggo menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi perda. Dimana dari hasil persetujuan itulah, yang menjadi dasar atas penetapan dalam keputusan DPRD Kota Probolinggo tentang persetujuan dua raperda Kota Probolinggo hasil fasilitasi Gubernur Jatim, sebagaimana surat dari Gubernur Jatim Nomor 188/17555/013.4/2020 tanggal 3 November 2020. “Disana telah disampaikan bahwa, Raperda Perusahaan…
Read More