Category: Artikel Hukum

Lingkungan merupakan hak fundamental bagi manusia maupun bagi hewan dan makhluk hidup lainnya. Dimana  keberadaan lingkungan yang sehat adalah prasyarat utama bagi keberlangsung kehidupan di bumi.  Hal ini selaras dengan hak asasi yang dijamin pada  Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini tidak hanya dimiliki oleh  manusia sebagai individu, tetapi  juga oleh keberadaan makhluk hidup lainnya yang menggantungkan kelangsungan hidup pada keseimbangan alam. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban konstitusional untuk menjamin keberlanjutan serta perlindungan lingkungan, termasuk melalui penerapan instrumen hukum yang progresif demi menciptakan kebermanfaatan hukum. Berdasarkan hal di atas terciptalah suatu instrumen hukum lingkungan,  yaitu asas pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability),yang berangkat…

Pendahuluan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu dasar peran penting dalam perkembangan ekonomi yang berorientasi pada inovasi, teknologi, dan budaya. Adapun hak-hak tersebut yaitu hasil-hasil karya intelektual seperti paten, merek, desain industri, dan hak cipta. Dalam hal ini, hak cipta merupakan salah   satu   komponen   utama   dari   HKI, melindungi karya-karya seni, sastra, musik, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya (kemenparekraf.go.id., 2021).  Perlindungan ini mencakup hak moral untuk mempertahankan integritas karya serta hak ekonomi berupa royalti yang diterima setiap kali karya tersebut digunakan. Kemudian, salah satu aspek penting dalam sistem hak cipta merupakan suatu royalti, yaitu adanya kompensasi finansial yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai imbalan atas penggunaan karya mereka oleh pihak lain. Dalam industri musik, royalti umumnya diberikan   setiap   kali   sebuah lagu diputar di radio, digunakan   dalam   film,…

Keadilan mustahil ditegakkan apabila hukum justru dapat diperjualbelikan. Pernyataan ini bukan sekadar kritik, melainkan potret buram realitas penegakan hukum di Indonesia. Maraknya praktik suap dalam sistem peradilan menandakan bahwa persoalan korupsi bukan lagi sekadar ulah individu, melainkan telah menjelma menjadi kegagalan struktural dalam menjaga integritas lembaga hukum. Ketika uang menjadi bahasa paling didengar dalam ruang-ruang pengadilan, maka cita-cita keadilan tidak lebih dari slogan kosong. Kepercayaan publik terhadap institusi peradilan pun tergerus secara perlahan namun pasti. Masalah ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial atau penyalahgunaan istilah "oknum", melainkan memerlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem dan budaya hukum yang ada. Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir (2025), menegaskan bahwa aparat penegak hukum yang terlibat korupsi harus dijatuhi hukuman berat. Hukuman tersebut tidak hanya penting sebagai sanksi personal, tetapi juga sebagai simbol…

Keadilan mustahil ditegakkan apabila hukum justru dapat diperjualbelikan. Pernyataan ini bukan sekadar kritik, melainkan potret buram realitas penegakan hukum di Indonesia. Maraknya praktik suap dalam sistem peradilan menandakan bahwa persoalan korupsi bukan lagi sekadar ulah individu, melainkan telah menjelma menjadi kegagalan struktural dalam menjaga integritas lembaga hukum. Ketika uang menjadi bahasa paling didengar dalam ruang-ruang pengadilan, maka cita-cita keadilan tidak lebih dari slogan kosong. Kepercayaan publik terhadap institusi peradilan pun tergerus secara perlahan namun pasti. Masalah ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial atau penyalahgunaan istilah "oknum", melainkan memerlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem dan budaya hukum yang ada. Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir (2025), menegaskan bahwa aparat penegak hukum yang terlibat korupsi harus dijatuhi hukuman berat. Hukuman tersebut tidak hanya penting sebagai sanksi personal, tetapi juga sebagai simbol…

Perselisihan hubungan industrial merupakan fenomena yang tidak terelakkan dalam dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Perselisihan ini mencerminkan bahwa setiap interaksi yang terjadi dalam hubungan kerja  tidak selalu berjalan harmonis, melainkan seringkali terjadi berbagai gejolak dan ketegangan. Ketegangan antara pekerja dan pengusaha sering memicu terjadinya perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan karena banyaknya kepentingan yang saling bertentangan (Charda, 2017: 3). Di Indonesia, penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Dalam UU tersebut, dijelaskan jenis perselisihan hubungan industrial, terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Sedangkan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam UU PPHI mengatur harus terlebih dahulu ditempuh melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan…