Category: Artikel Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah KUHAP 1981 merupakan karya agung bangsa Indonesia karena KUHAP 1981 merupakan produk kodifikasi hukum pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Salah satu motivasi dibentuknya KUHAP adalah misi dekolonisasi atau misi untuk menghilangkan nuansa kolonial dalam hukum acara pidana yang pada saat itu masih menggunakan hukum acara peninggalan kolonial Hindia-Belanda, yaitu Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR) yang sangat kental dengan asas inquisitoir, artinya asas yang menempatkan manusia sebagai tersangka atau terdakwa guna objek pemeriksaan. Sehingga tersangka atau terdakwa pada saat itu tidak mempunyai hak-hak yang dilegitimasi oleh undang-undang karena ditempatkan sebagai objek pemeriksaan, seperti misalnya hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk didampingi selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan hak untuk mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi maupun…

Kumpul Kebo dalam KUHP Nasional: Apa Sebenarnya yang Dilarang? Kumpul kebo dalam hukum pidana dikenal sebagai kohabitasi diatur dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Pasal 412 ayat (1) berbunyi: Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi: Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Dari rumusan Pasal 412 di atas, dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, perbuatan yang dapat dipidana adalah melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Sayangnya, KUHP Nasional tidak memberikan pemaknaan terhadap…

Eksekusi perbuatan yang diganti ganti rugi uang atasi ketidakmauan termohon, namun butuh kejelasan regulasi dan iktikad baik. Eksekusi melakukan suatu perbuatan diganti dengan pembayaran sejumlah uang terjadi ketika pihak yang diwajibkaan melakukan suatu perbuataan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini Pengadilan bisa menetapkan agar kewajiban melakukan suatu perbuatan tersebut diganti dengan pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi. Dalam praktik, eksekusi kewajiban tidak selalu mudah. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memungkinkan pihak yang dirugikan memilih antara pelaksanaan kewajiban langsung atau ganti rugi uang, biasanya jika pelaksanaan langsung tidak memungkinkan. Jika pihak yang diwajibkan tidak mampu melaksanakan kewajiban meski mau, pengadilan dapat memerintahkan pembayaran ganti rugi sebagai "daya paksa". Dibandingkan eksekusi riil yang melibatkan aparat keamanan, sita, dan pelelangan, jika "daya paksa" diganti pembayaran uang, praktiknya akan bermasalah.…

Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beriktikad baik tidak dapat dijadikan dasar menuntut pemenuhan hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiyah, harta bersama, dan waris melalui pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (Foto: Ilustrasi Aturan Poligami) Poligami Bukan Semata Urusan Privat Perkawinan melahirkan kewajiban nafkah, pengaturan harta bersama, hubungan kewarisan, dan tanggung jawab terhadap anak. Karena itu, keputusan menikah lagi selama masih terikat perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi suami dan istri berikutnya. Perkawinan tersebut dapat memengaruhi penghasilan keluarga, penguasaan harta, serta hak istri terdahulu dan ahli waris. Hukum mengatur poligami melalui izin pengadilan agar alasan permohonan, kemampuan ekonomi, persetujuan istri, dan jaminan berlaku adil dapat diperiksa sebelum perkawinan dilangsungkan. Poligami tersembunyi atau pemalsuan status dapat menjadi penyelundupan…

Lingkungan merupakan hak fundamental bagi manusia maupun bagi hewan dan makhluk hidup lainnya. Dimana  keberadaan lingkungan yang sehat adalah prasyarat utama bagi keberlangsung kehidupan di bumi.  Hal ini selaras dengan hak asasi yang dijamin pada  Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini tidak hanya dimiliki oleh  manusia sebagai individu, tetapi  juga oleh keberadaan makhluk hidup lainnya yang menggantungkan kelangsungan hidup pada keseimbangan alam. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban konstitusional untuk menjamin keberlanjutan serta perlindungan lingkungan, termasuk melalui penerapan instrumen hukum yang progresif demi menciptakan kebermanfaatan hukum. Berdasarkan hal di atas terciptalah suatu instrumen hukum lingkungan,  yaitu asas pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability),yang berangkat…