Dasar Hukum JDIH

Dasar hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Pengelolaan Jaringan  Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah