GRATIFIKASI DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : Gratifikasi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1032 Bidang Hukum : Hukum Lainnya Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Oka Septa Tinambunan Subjek : Bantuan Hukum File Dokumen : Terlampir Indonesia merupakan suatu negara hukum. Hal ini, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam perwujudan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, hak atas bantuan hukum adalah bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi…
Read More

PENERAPAN UU ITE DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI MASYARAKAT

Artikel Hukum
Pendahuluan  Pada  dasarnya  setiap  manusia  memang bebas  dalam  berpendapat,  namun  kebebasan berpendapat    tersebut    harus    bisa dipertanggungjawabkan  dan  sesuai  dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika penyampaian  pendapat  tersebut  tidak  disertai dengan dasar penyampaian yang jelas dan tidak didasari  akan  rasa  tanggung  jawab,  maka kebebasan  berpendapat  itu  sendiri  dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu  kerugian  materiil  atau  kerugian  atas pencemaran nama baiknya. Indonesia merupakan negara dengan populasi sekitar 284,4 juta orang  pada tahun 2025 (BPS, 2025), ini membuktikan bahwa negara dengan penduduk yang banyak harus diberikan pemahaman hukum serta perundang-undangan yang jelas untuk mengatur rakyatnya dalam kebebasan berpendapat di mana diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Semakin berkembangnya zaman teknologi dan digitalisasi ini harus diimbangi dengan kemampuan dalam menganalisa dan…
Read More

Service Level Agreement sebagai bentuk Perlindungan Konsumen

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : SERVICE LEVEL AGREEMENT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1041 Bidang Hukum : Hukum Bisnis Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : KRISNA BAYU AJI Subjek : Service Level Agreement (SLA) File Dokumen : Terlampir Di era globalisasi yang terus bergerak maju, perkembangan teknologi digital meroket dengan kecepatan yang mengagumkan. Salah satu elemen vital dalam kehidupan masyarakat moderen adalah internet, yang telah menjadi kebutuhan pokok layaknya air dan listrik. Seiring tingginya permintaan, berbagai Internet Service Provider (ISP) bermunculan dengan klaim-klaim menjanjikan seputar kecepatan dan stabilitas koneksi. Mereka berlomba menawarkan bandwidth besar sebagai nilai jual utama dalam strategi pemasarannya. Namun demikian, di balik gemerlap promosi tersebut, tak sedikit yang berujung…
Read More

PENERAPAN UU ITE DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI MASYARAKAT

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : PENERAPAN UU ITE DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI MASYARAKAT Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1023 Bidang Hukum : Hukum Pidana Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : PAHOTAN GULTOM Subjek : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) File Dokumen : Terlampir Pendahuluan  Pada  dasarnya  setiap  manusia  memang bebas  dalam  berpendapat,  namun  kebebasan berpendapat    tersebut    harus    bisa dipertanggungjawabkan  dan  sesuai  dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika penyampaian  pendapat  tersebut  tidak  disertai dengan dasar penyampaian yang jelas dan tidak didasari  akan  rasa  tanggung  jawab,  maka kebebasan  berpendapat  itu  sendiri  dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu  kerugian  materiil  atau  kerugian  atas pencemaran nama baiknya. Indonesia merupakan negara dengan…
Read More

Membangun Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Adil Melalui Penegakan Hak Cipta dalam Kerangka Asta Cita

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF DAN ADIL MELALUI PENEGAKAN HAK CIPTA DALAM KERANGKA ASTA CITA Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1052 Bidang Hukum : Hukum Bisnis Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : CAECILIA ALETHEIA Subjek : Kecerdasan Buatan File Dokumen : Terlampir Hak cipta adalah salah satu bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual manusia yang dituangkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) Pasal 1 angka 1, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu kekayaan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk…
Read More