Service Level Agreement sebagai bentuk Perlindungan Konsumen

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : SERVICE LEVEL AGREEMENT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1041 Bidang Hukum : Hukum Bisnis Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : KRISNA BAYU AJI Subjek : Service Level Agreement (SLA) File Dokumen : Terlampir Di era globalisasi yang terus bergerak maju, perkembangan teknologi digital meroket dengan kecepatan yang mengagumkan. Salah satu elemen vital dalam kehidupan masyarakat moderen adalah internet, yang telah menjadi kebutuhan pokok layaknya air dan listrik. Seiring tingginya permintaan, berbagai Internet Service Provider (ISP) bermunculan dengan klaim-klaim menjanjikan seputar kecepatan dan stabilitas koneksi. Mereka berlomba menawarkan bandwidth besar sebagai nilai jual utama dalam strategi pemasarannya. Namun demikian, di balik gemerlap promosi tersebut, tak sedikit yang berujung…
Read More

PENERAPAN UU ITE DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI MASYARAKAT

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : PENERAPAN UU ITE DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI MASYARAKAT Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1023 Bidang Hukum : Hukum Pidana Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : PAHOTAN GULTOM Subjek : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) File Dokumen : Terlampir Pendahuluan  Pada  dasarnya  setiap  manusia  memang bebas  dalam  berpendapat,  namun  kebebasan berpendapat    tersebut    harus    bisa dipertanggungjawabkan  dan  sesuai  dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika penyampaian  pendapat  tersebut  tidak  disertai dengan dasar penyampaian yang jelas dan tidak didasari  akan  rasa  tanggung  jawab,  maka kebebasan  berpendapat  itu  sendiri  dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu  kerugian  materiil  atau  kerugian  atas pencemaran nama baiknya. Indonesia merupakan negara dengan…
Read More

Membangun Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Adil Melalui Penegakan Hak Cipta dalam Kerangka Asta Cita

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF DAN ADIL MELALUI PENEGAKAN HAK CIPTA DALAM KERANGKA ASTA CITA Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1052 Bidang Hukum : Hukum Bisnis Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : CAECILIA ALETHEIA Subjek : Kecerdasan Buatan File Dokumen : Terlampir Hak cipta adalah salah satu bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual manusia yang dituangkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) Pasal 1 angka 1, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu kekayaan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk…
Read More

TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN COIN DIGITAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN PENGAKUANNYA SEBAGAI KOMODITAS DI INDONESIA

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN COIN DIGITAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN PENGAKUANNYA SEBAGAI KOMODITAS DI INDONESIA Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1051 Bidang Hukum : Hukum Bisnis Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Susanto Subjek : Coin Digital File Dokumen : Terlampir Ekonomi di era modern saat ini telah memanfaatkan teknologi untuk berbagai macam kebutuhan. Banyak dari kalangan anak kecil, muda sampai dewasa yang dapat mengakses internet untuk memperoleh infomasi terbaru secara realtime (Riswanto, dkk, 2024). Semakin majunya teknologi juga berpengaruh besar terhadap bidang ekonomi, khususnya dalam hal transaksi keuangan. Para pedagang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menerapkan sistem transfer yang lebih efisien dibandingankan menggunakan uang tunai (Dharma, dkk, 2024). Kemajuan teknologi digital…
Read More

REGULASI DAN LEGISLASI: SERUPA TAPI TAK SAMA, MENGUAK PERBEDAAN ANTARA LEGISLASI DAN REGULASI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : REGULASI DAN LEGISLASI: SERUPA TAPI TAK SAMA, MENGUAK PERBEDAAN ANTARA LEGISLASI DAN REGULASI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1022 Bidang Hukum : Hukum Tata Negara Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Yusuf Randi Subyek : Legislasi,Regulasi File Dokumen : Terlampir Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2020). Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum (Rechtsstaat, Rule of Law), maka diperlukan suatu sistem hukum nasional sebagai wadah atau pijakan dan arah pembangunan hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah  sistem hukum…
Read More