Category: Artikel Hukum

Tipe Dokumen : Artikel Judul : REGULASI DAN LEGISLASI: SERUPA TAPI TAK SAMA, MENGUAK PERBEDAAN ANTARA LEGISLASI DAN REGULASI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1022 Bidang Hukum : Hukum Tata Negara Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Yusuf Randi Subyek : Legislasi,Regulasi File Dokumen : Terlampir Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2020). Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum (Rechtsstaat, Rule of Law), maka diperlukan suatu sistem hukum nasional sebagai wadah atau pijakan dan arah pembangunan hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah  sistem hukum…

Tipe Dokumen : Artikel Judul : BOLEHKAH PERUSAHAAN MENAHAN IJAZAH PEKERJA? Tempat Terbit : Malang Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://hukumexpert.com/bolehkah-perusahaan-menahan-ijazah/?detail=ulasan Bidang Hukum : Hukum Ketenagakerjaan Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Sayekti P.D. & Robi Putri J., S.H., M.H., CTL., CLA Subyek : Ijazah File Dokumen : Terlampir Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Belakangan muncul berita-berita terkait penahanan ijazah. Salah satu perusahaan di Surabaya bahkan harus berhadapan dengan pejabat daerah karena kasus penahanan ijazah. Menjadi pertanyaan, yaitu bolehkah suatu perusahaan menahan ijazah? Penahanan ijazah sering kali menjadi masalah karena memberatkan pihak pekerja. Hal tersebut diakibatkan, dengan ditahannya ijazah, maka akan menjadi penghalang bagi karyawan untuk melamar pekerjaan baru selama masa perjanjian kerja berlaku. Tak hanya itu, pekerja juga akan kesulitan dalam proses…

Tipe Dokumen : Artikel Judul : INTEGRASI LAYANAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KONSUMEN DI ERA DISRUPSI Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1002 Bidang Hukum : Hukum Kontrak, Hukum Perlindungan konsumen Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : ILMANA JIHAN ZAFIRA Subyek : Online Dispute Resolution (ODR) File Dokumen : Terlampir Kemudahan transaksi yang ditawarkan layanan jual beli online atau e-commerce di era disrupsi seperti sekarang tak lantas menutup fakta bahwa layanan berbasis online tersebut juga berpeluang besar pada terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang telah berubah nomenklatur organisasinya menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) melalui layanan CekRekening (cekrekening.id), terdapat sebanyak 572.000 aduan mengenai fraud sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2024 dengan jenis penipuan didominasi…

Tipe Dokumen : Artikel Judul : Efisiensi Penyelesaian Berkas Perkara Melalui Optimalisasi Alur Koordinasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Kuhap Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/985 Bidang Hukum : Hukum Acara Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Ahmad Arifin Subyek : Penyidik Dan Penuntut Umum File Dokumen : Terlampir Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Menurut Wiryono Projodikoro, negara hukum adalah negara di mana para penguasa ataupun pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku. Jauh dari pada itu, seorang filsuf terkenal pada masa Yunani Kuno, Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum ialah negara yang menjamin…

Tipe Dokumen : Artikel Judul : Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Dan Unsur Pasal 1365 KUH Perdata Tempat Terbit : Malang Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/985 Bidang Hukum : Hukum Perdata Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Robi Putri J., S.H., M.H., CTL., CLA Subyek : Penyidik Dan Penuntut Umum File Dokumen : Terlampir Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Salah satu gugatan perdata yang dapat diajukan terhadap seseorang melalui pengadilan negeri adalah gugatan perbuatan melanggar hukum. Ada beberapa pihak yang menyatakan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” dan ada pula pihak yang menyatakan sebagai “Perbuatan Melanggar Hukum”. Pada dasarnya kedua istilah tersebut sama dan merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”). Pasal 1365 KUH Perdata sendiri berisi ketentuan sebagai…