HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : Hukum Administrasi Negara Sebagai Primum Remedium Dalam Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1118 Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Sri Muliana Azhari Subyek : Pengadaan Tanah File Dokumen : Terlampir Satu dasawarsa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) pada 17 Oktober 2014 telah melalui banyak hal. Dalam Konsiderans UU Administrasi Pemerintahan memuat tujuan dibentuknya aturan ini, salah satunya untuk menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelindungan hukum dapat ditafsirkan sebagai proses atau cara atau perbuatan untuk menjamin harkat, martabat dan pengakuan hak asasi manusia (Philipus M. Hadjon,…
Read More

MENGURAI BENANG KUSUT: PENYEDERHANAAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN PERKADA

Artikel Hukum
Tipe Dokumen :  Artikel Hukum Judul : Mengurai Benang Kusut Penyederhanaan Penjelasan  atau Keterangan Dalam Pembentukan Perda dan Perkada Tempat terbit / penetapan : Jakarta Tahun : 2024 Bahasa : Indonesia Sumber : bphn.go.id, 2024 Bidang Hukum : Hukum Tata Negara Lokasi : Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Frichy Ndaumanu Subyek : Perda dan Perkada File dokumen : MBK-01-2024-01 Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta seluruh perubahannya, daerah diserahkan sebagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal yang ada. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut kemudian daerah juga diberikan kewenangan dalam membuat kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pembentukan Perda dan Perkada tidak…
Read More
OPTIMALISASI PERANAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KEDAULATAN PERAIRAN INDONESIA (MENINJAU KEWENANGAN BAKAMLA DALAM UU KELAUTAN DAN RUU KELAUTAN

OPTIMALISASI PERANAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KEDAULATAN PERAIRAN INDONESIA (MENINJAU KEWENANGAN BAKAMLA DALAM UU KELAUTAN DAN RUU KELAUTAN

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Hukum Judul : Optimalisasi Peranan Badan Keamanan Laut (bakamla) Dalam Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Perairan Indonesia (Meninjau Kewenangan Bakamla Dalam UU Kelautan dan RUU kelautan Tempat terbit / penetapan : Jakarta Tahun : 2024 Bahasa : Indonesia Sumber : bphn.go.id, 2024 Bidang Hukum : Hukum Tata Negara Lokasi : Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Indah Fajar Lestari Subyek : Badan Keamanan laut File dokumen : BPHN-2024-01 Secara geografis, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau, garis pantai sepanjang 108.000 km, dan memiliki total luas sebesar 8,3 juta kilometer persegi (km2) serta menghubungkan dua benua dan dua samudra sehingga menempati posisi yang sangat strategis dalam rute pelayaran dan perdagangan global. (Mas Turi et al., 2023). Hal tersebut memberikan nilai yang…
Read More
YANG TERBAIK UNTUK KASUS ASUSILA, ADAT ATAU HUKUM ?

YANG TERBAIK UNTUK KASUS ASUSILA, ADAT ATAU HUKUM ?

Artikel Hukum
Tipe Dokumen :  Artikel Hukum Judul : Yang Terbaik Untuk Kasus Asusila, Adat atau Hukum Tempat terbit / penetapan : Jakarta Tahun : 2024 Bahasa : Indonesia Sumber : bphn.go.id, 2024 Bidang Hukum : Hukum Tata Negara Lokasi : Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Indah Fajar Lestari Subyek : Badan Keamanan laut File dokumen : bphn-2024-01 Tindak pidana asusila merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi isu krusial di masyarakat sekarang ini. Tindak pidana asusila sendiri memiliki pengertian sebagai suatu tindak pidana yang melanggar kesusilaan seseorang. Susila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Pengaturan tindak pidana asusila di Indonesia diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang…
Read More
Mengenal 4 Jenis Jaminan Kebendaan Pada Perbankan

Mengenal 4 Jenis Jaminan Kebendaan Pada Perbankan

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Hukum Judul : Mengenal 4 Jenis Jaminan Kebendaan Pada Perbankan Tempat terbit / penetapan : Jakarta Tahun : 2024 Bahasa : Indonesia Sumber : hukumonline.com, 2024 Bidang Hukum : Hukum Perdata Lokasi : Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Fitri Novia Heriani Subyek : Jaminan Kebendaan File dokumen : hukumonline-2024-01 Dalam sistem perbankan, jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit berfungsi untuk pengamanan kredit yang diberikan kepada nasabah debitur, apabila terjadi kredit macet.“Meliputi pula semua yang terdapat dan tertanam di atas tanah tersebut seperti mesin, bangunan, tanaman, dan lain-lain,” jelasnya. Adapun sifat dan ciri khas Hak Tanggungan adalah memberikan hak preferent (droit de preference), atau kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya; tidak dapat dibagi-bagi; mempunyai sifat droit de suite (selalu mengikuti bendanya, ditangan siapapun…
Read More