Regulasi PPKM Darurat, 03 – 20 Juli 2021

Regulasi PPKM Darurat, 03 – 20 Juli 2021

Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan  kebijakan Pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama terkait potensi kerumunan. PPKM diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19. Awalnya, PPKM diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian PPKM Darurat diperluas ke 15 daerah di luar Jawa-Bali. PPKM Darurat akan membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya. Presiden RI Joko Widodo telah menunjuk Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai koordinator pelaksana kebijakan ini. Untuk pelaksanaan kebijakan dimaksud, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 02 Juli 2021 mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dimana mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, yang…
Read More
Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

Pada hari Jumat, 02 Juli 2021 malam, dengan persetujuan bersama DPRD Kota Probolinggo dan Walikota Probolinggo memutuskan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Dalam sambutannya, Walikota Probolinggo mengucapkan syukur atas ditetapkannya peraturan daerah dimaksud, dengan harapan semoga produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. Disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas pendapat Badan Anggaran dan Fraksi-fraksi DPRD Kota Probolinggo yang telah menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, begitu pula disampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh mencermati realisasi setiap program dan kegiatan, baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja. Dalam setiap tahapan pembahasan yang telah dilakukan antara…
Read More
Sosialisasi Hukum di Kelurahan Sumber Wetan

Sosialisasi Hukum di Kelurahan Sumber Wetan

[caption id="attachment_1230" align="alignnone" width="640"] Narasumber anggota DPRD[/caption] “Pemilihan Ketua RW di daerah saya tidak sah Ibu” seruan bernada protes terdengar lantang di aula Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo pada hari Rabu, 23 Juni 2021. Hal tersebut dinyatakan oleh peserta saat sesi tanya jawab Sosialisasi Peraturan tentang Lembaga Kemasyarakan Kelurahan dan Peraturam Penyelenggaraan Parkir yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Rupanya peserta sosialisasi tersebut menyimak paparan dari narasumber, dimana dalam proses pemilihan ketua RW memakai mekanisme dipilih oleh perwakilan dari RT, bukan dipilih langsung oleh Kepala Keluarga. Setelah dijelaskan oleh Narasumber, Sdr. Ratih Sudarmanti, S.STP., M.M, Kasubag Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, bahwa dalam proses pemilihan tahun Ketua RT dan RW tahun 2019 kemarin masih memakai Perda No. 1 tahun 2018, yang saat…
Read More
Perda Kota Probolinggo yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja

Perda Kota Probolinggo yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan produk hukum turunannya, dimana mencabut dan mengubah beberapa peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Probolinggo melalu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo telah melakukan identifikasi, apa saja Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja beserta produk hukum turunannya, sehingga akan dilakukan kajian, apakah produk hukum daerah dimaksud akan dilakukan perubahan, pencabutan, ataukah produk hukum masih relevan sehingga tidak perlu dilakukan perubahan maupun pencabutan. Adapun hasil Identifikasi Produk Hukum Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja beserta Produk hukum turunannya adalah sebagai berikut
Read More
Sosialisasi Perda Penyelenggaran Rumah Pemondokan dan Perda Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Sosialisasi Perda Penyelenggaran Rumah Pemondokan dan Perda Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Pada hari Rabu, 16 Juni 2021, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo menyelenggarakan Sosialisasi Perda No. 07 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, dan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemondokoan di Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, dengan narasumber Sdr. H. Hamid Rusdi, anggota DPRD Kota Probolinggo, Sdri. Erma Puspita Rini, S.Sos., M.M. Kasi Pengembangan Organisasi, dan Manajemen di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Pada DKUPP Kota Probolinggo, dan Sdri. Emmy Rochmiati H, S.Sos. Kasie. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa pada DPMPTSP Kota Probolinggo. Peserta sosialisasi merupakan warga Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dari beragam latar belakang profesi, mulai dari ibu rumah tangga, pengusaha UMKM, Pengurus RT / RW, tokoh agama dan masyarakat,…
Read More
Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Penyelenggaraan Parkir

Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Penyelenggaraan Parkir

[caption id="attachment_1199" align="aligncenter" width="691"] Sosialisasi Hukum di Kelurahan Kedopok[/caption] Dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Penyelenggaraan Parkir di Kota Probolinggo, maka bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo melaksanakan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir pada hari Rabu, 09 Juni 2021 di Aula Kelurahan Kedopok Kecamatan kedopok Kota Probolinggo, dengan sasaran masyarakat kelurahan Kedopok, terdiri dari RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta dalam rangka kesetaraan gender, juga melibatkan perempuan dalam sosialisasi, sehingga perempuan juga bisa berperan dan memahami penyelenggaraan peraturan perundang-undangan. Dengan narasumber Sdr. Ratih Sudarmanti, S.STP., M.M. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dan Sdr. Muhammad Dahroji, S.T., M.M., Kasi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota…
Read More
Perpanjang Kerjasama, Wali Kota Habib Hadi – Kajari Hartono Tandatangani MoU

Perpanjang Kerjasama, Wali Kota Habib Hadi – Kajari Hartono Tandatangani MoU

MAYANGAN – Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri setempat kembali menandatangani kesepakatan bersama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, Selasa (23/3). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Kota Probolinggo. “Kerjasama ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi dan non litigasi),” ujar Kabag Hukum Titik Widayawati, dalam laporannya. Titik menjelaskan, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dikerjasamakan dengan Kejari Kota Probolinggo pada tahun 2020 sebanyak lima kasus. Dua diantaranya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap), sedangkan dua kasus masih proses menunggu putusan. Satu perkara non litigasi sudah dalam penyelesaian, yaitu Probolinggo Plaza. Kajari Hartono menyatakan, kelanjutan kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo rutin dilaksanakan…
Read More
Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Wali Kota Probolinggo

Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Wali Kota Probolinggo

Tepat di tahun kedua masa kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi, Pemkot Probolinggo menggelar tasyakuran Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi “Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Lebih baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan”, Jum’at (29/1) pagi di gedung Puri Manggala Bhakti. Acara itu turut dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan undangan lainnya. Dalam refleksi 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Probolinggo, Bagian Hukum telah memberikan kontribusi dalam mendukung visi misi Wali Kota Habib Hadi, antara lain: Pemerintah Kota Probolinggo telah memperoleh penghargaan predikat sebagai KOTA PEDULI HAM dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;                                                     …
Read More
DPRD KOTA PROBOLINGGO SETUJUI DUA RAPERDA TERKAIT EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

DPRD KOTA PROBOLINGGO SETUJUI DUA RAPERDA TERKAIT EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

KANIGARAN – Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menghadiri rapat paripurna yang digelar DPRD setempat, dengan penetapan dua Raperda Hasil Fasilitasi Gubernur Jatim tentang Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan Raperda Pencabutan atas Sembilan Perda dan Penetapan Perubahan Propemperda Tahun 2020 dan Penetapan Propemperda Tahun 2021, Senin (14/12) di ruang sidang utama. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Mudjib didampingi Wakil Ketua Nasution dan Fernanda Zulkarnaen. Sebelum dilakukan penetapan dua raperda tersebut, tujuh fraksi di DPRD Kota Probolinggo menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi perda. Dimana dari hasil persetujuan itulah, yang menjadi dasar atas penetapan dalam keputusan DPRD Kota Probolinggo tentang persetujuan dua raperda Kota Probolinggo hasil fasilitasi Gubernur Jatim, sebagaimana surat dari Gubernur Jatim Nomor 188/17555/013.4/2020 tanggal 3 November 2020. “Disana telah disampaikan bahwa, Raperda Perusahaan…
Read More