Monitoring dan Evaluasi JDIH oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur

Monitoring dan Evaluasi JDIH oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur

berita, Foto Kegiatan
  Pada hari Jumat Tanggal 20 Februari 2026 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan ke Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan dan penilaian rutin terhadap anggota JDIH Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, tim dari Biro Hukum melakukan penilaian atas pengelolaan JDIH oleh Bagian Hukum Kota Probolinggo, yang mengacu pada laporan melalui website e-report.jdihn.go.id yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian penilaian untuk pemberian penghargaan JDIH kepada anggota di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan JDIH Kota Probolinggo yang lebih akurat, tertib dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat .
Read More
AUDIENSI BAWASLU DENGAN BAGIAN HUKUM KOTA PROBOLINGGO

AUDIENSI BAWASLU DENGAN BAGIAN HUKUM KOTA PROBOLINGGO

berita, Foto Kegiatan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Probolinggo melaksanakan audiensi dengan Bagian Hukum Sekretatariat Daerah Kota Probolinggo Probolinggo pada Kamis, (8/1/2026). Pertemuan tersebut bertempat di bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, yang dihadiri Ketua Bawaslu Johan Dwi Angga serta jajarannya . Dalam audiensi tersebut Ketua Bawaslu Johan Dwi Angga menekankan pentingnya keselarasan antara Peraturan Bawaslu, PKPU, dan Perda / Peraturan Wali Kota (Perwali) di Kota Probolinggo Selain terkait regulasi dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan, juga membahas terkait pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Probolinggo. Yang diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui segala hal yang berkaitan dengan informasi hukum dan produk-produk hukum yang ada di Kota Probolinggo.
Read More
Ini perubahan pasal penghinaan pemerintah hingga perzinaan KUHP baru

Ini perubahan pasal penghinaan pemerintah hingga perzinaan KUHP baru

berita
  Jakarta (ANTARA) - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah resmi diberlakukan pada hari kedua bulan Januari 2026. Guna menyosialisasikan penerapan KUHP dan KUHAP baru, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar konferensi pers pada Senin (5/1). Ia mengatakan bahwa ada tujuh isu yang sering muncul dan dibahas di tengah masyarakat sejak KUHP dan KUHAP baru. Namun, ia menyebut terdapat tiga isu yang paling sering dibicarakan; yaitu pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara, terkait penyelenggaraan demonstrasi, dan terkait dengan perzinaan. Inilah perubahan substansi pasal antara KUHP lama dan KUHP baru dari ketiga isu tersebut: 1. Penghinaan terhadap lembaga negara Perubahan pertama dalam pasal penghinaan ini adalah adanya perluasan objek perlindungan. Pada Pasal 154 dalam KUHP lama, objek delik yang disebutkan hanya…
Read More