Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 telah dilaksanakan Pendampingan Verifikasi Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 yang bertempat di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Dalam Kegiatan ini dihadiri oleh Denny Bagus Erwanto,S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo , anggota Tim Kerja, anggota Tim Asecor Indeks Reformasi Hukum Kota Probolinggo serta staf Bagian Hukum. Adapun yang bertindak menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Muhammad Aminudin,S.H.,M.H sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementrian Hukum Kantor Wilayah Jawa Timur .
Sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, disebutkan bahwa salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel dan salah satu upaya melihat capaian tersebut adalah melalui penilaian terhadap Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berdasarkan kebutuhan.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan verifikasi kesesuaian antara data yang diunggah dengan 4 variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum yang terdiri dari Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas, Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.