Pengaturan pengakuan bersalah di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) merupakan suatu upaya pembaharuan hukum acara pidana, namun secara normatif memiliki beberapa permasalahan yuridis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 1 angka 16 KUHAP 2025 menyebutkan Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Menurut Penjelasan Umum KUHAP 2025, pengakuan bersalah adalah salah satu konsep penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Lebih lanjut, Pengakuan Bersalah secara khusus diatur dalam Bab III Penuntutan Bagian Ketiga Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (12) KUHAP 2025. Selain itu Pengakuan Bersalah juga diatur dalam Bab II Penyelidikan dan Penyidikan Bagian Penyidikan pada Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) KUHAP 2025.
Menurut Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2011:137) kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Dalam konteks ini, kejelasan norma menjadi krusial supaya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam mekanisme pengakuan bersalah
Menurut penulis, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan ketidakpastian dalam norma pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025. Pertama, tidak ada indikator yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pasal 78 ayat (1) KUHAP 2025 menyebutkan pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan dengan syarat:
- baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau
- bersedia membayar ganti rugi atau restitusi.
Dalam penjelasan Pasal 78 KUHAP 2025, tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Secara umum, hukum pidana Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang pada pokoknya seorang subjek hukum baru dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Tidak adanya penjelasan terhadap frasa pertama kali melakukan tindak pidana dalam KUHAP 2025, menimbulkan pertanyaan apakah seseorang yang pernah disangka melakukan tindak pidana dan perkaranya diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (MKR) di tingkat penyidikan atau penuntutan juga dianggap telah melakukan tindak pidana? Ketidakjelasan ini membuka ruang subjektivitas aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan terhadap seorang tersangka dalam kondisi yang sama.
Pasal 84 KUHAP 2025 menyebutkan: surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
Pasal 86 KUHAP 2025 menyebutkan: surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri
Berdasarkan ketentuan tersebut, semua produk MKR di tingkat penyidikan dan penuntutan hanya berbentuk penetapan, bukan putusan pengadilan. Jika dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, secara yuridis normatif seseorang yang perkaranya diselesaikan melalui MKR di tingkat penyidikan atau penuntutan harus dianggap tidak bersalah karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Implikasinya, yang bersangkutan tentu berhak mendapatkan mekanisme pengakuan bersalah. Padahal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui MKR hakikatnya mengakui tindak pidana yang dia lakukan.
Kedua, pertentangan konseptual antara pembayaran ganti rugi atau restitusi dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c KUHAP 2025. Pasal 1 angka 41 KUHAP 2025 menyebutkan: Ganti Rugi adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan,  dituntut, atau diadili tanpa alasan yang  sah berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.
Pasal 1 angka 43 KUHAP 2025 menyebutkan: Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.
Merujuk definisi tersebut, ganti rugi pada pokoknya adalah hak seorang yang diduga merupakan pelaku tindak pidana untuk menerima sejumlah uang atas kesalahan para penegak hukum sedangkan restitusi adalah hak korban atau ahli waris korban atas kerugian yang diderita korban atau ahli warisnya yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga. Lebih lanjut, Ganti Rugi dibayarkan oleh sebuah Lembaga yang mengelola dana abadi, bukan pelaku tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (1) dan (2) KUHAP 2025 yang menyebutkan:
- Pembayaran Ganti Rugi yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.
- Pembayaran Ganti Rugi diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Ganti Rugi diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi  untuk pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Ketidakjelasan norma ini semakin kabur dikarenakan Pasal 78 ayat (1) KUHAP 2025 tidak menjelaskan pihak mana yang seharusnya bersedia memberi ganti rugi atau restitusi. Kesalahan konseptual ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penerapan norma serta mengaburkan tujuan perlindungan terhadap korban.
Ketiga, Penggunaan terminologi kuasa hukum dan advokat. Pasal 78 ayat (2) KUHAP 2025 menyebutkan: Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya apakah Terdakwa bersalah atau tidak.
Kemudian, Pasal 78 ayat (3) KUHAP 2025 menyebutkan: Dalam hal Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa wajib didampingi oleh Advokat dan pengakuan tersebut dinyatakan dalam berita acara. Dari uraian pasal tersebut di atas, ketika Penuntut Umum bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa didampingi kuasa hukum sedangkan ketika Terdakwa mengaku bersalah Terdakwa didampingi advokat. Melihat frasa kuasa hukum atau advokat ini diletakkan di ayat yang berbeda tentu menimbulkan pertanyaan apakah ada perbedaan kedudukan dan fungsi antara kuasa hukum dan advokat dalam KUHAP. Inkonsistensi penggunaan istilah ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai standar pendampingan hukum bagi Terdakwa dalam proses pengakuan bersalah.
Ketentuan umum KUHAP 2025 hanya mengatur mengenai definisi Advokat. Pasal 1 angka 22 KUHAP 2025 menyebutkan: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang Undang yang mengatur mengenai advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-Cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Definisi advokat di atas tidak menyinggung secara eksplisit mengenai persamaan atau perbedaan definisi advokat atau kuasa hukum. Meskipun di dalam praktik sehari-hari, advokat atau kuasa hukum adalah istilah yang dapat dimaknai sama, namun di dalam KUHAP 2025 khususnya dalam mekanisme pengakuan bersalah istilah ini dibedakan dan tidak ada penjelasan mengenai pembedaan tersebut.
Penulis berpendapat, 3 (tiga) kekurangan di atas harus diperbaiki dengan beberapa rekomendasi. Pertama, kriteria pertama kali melakukan tindak pidana harus dimaknai lebih luas yaitu tidak hanya didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun juga seseorang yang perkaranya telah diselesaikan melalui MKR, sepanjang yang bersangkutan berposisi sebagai pelaku dan menyatakan pengakuannya sebagai pelaku tindak pidana.
Kedua, frasa ganti rugi dalam Pasal 78 ayat (1) KUHAP 2025 harus dihilangkan karena menimbulkan pertentangan dengan definisi ganti rugi di ketentuan umum dan persyaratan Pengakuan Bersalah. Ketiga, jika pembentuk undang-undang tidak memiliki maksud khusus untuk menentukan perbedaan kuasa hukum dan advokat, seharusnya hal tersebut diseragamkan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara terminologi kuasa hukum dan advokat. Reformulasi pengaturan pengakuan bersalah menjadi mendesak guna menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal ini guna menghindari timbulnya praktik yang beragam sehingga tetap selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.