Pada Hari Kamis 19 September 2024 Tim Pengelola JDIH Kota Probolinggo melakukan Kunjungan Study Banding pada JDIH Biro Hukum Propinsi Jawa Timur dan JDIH Kota Surabaya.
Pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2024 telah dilaksanakan Penyuluhan Hukum untuk siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri yang bertempat di SD Mayangan 1 Kota Probolinggo. Adapun yang menjadi tema dari penyuluhan hukum kali ini adalah Bullying yang disampaikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo yaitu Ismil Farida,SH sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda dan Anita Juliantina Saragih,SH sebagai Penyuluh Hukum Ahli Pertama. Penyuluhan ini bertujuan untuk membentuk karakter anak sejak dini dan meningkatkan pemahaman diri terkait integritas dan kekerasan terhadap anak, dengan menggunakan metode yang simpel dan dapat dipahami dengan mudah oleh para pelajar. Mengingat saat ini Bullying merupakan masalah serius di kalangan pelajar karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang kepada korbannya. Dampak itu tidak hanya secara fisik saja, namun juga pada kesejahteraan mental mereka. Sebagai contoh, akhir-akhir ini…
Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan nilai 60,70 dengan kategori Cukup pada penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Raihan ini membuat Pemkot melakukan upaya perbaikan nilai indeks kualitas kebijakan dimaksud, melalui giat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penilaian IKK, dengan pendampingan langsung narasumber dari Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Jakarta melalui zoom meeting, Senin (2/9) siang di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Giat itu dipimpin langsung oleh Sekda Kota drg. Ninik Ira Wibawati. “Kami mengundang narasumber dari tim penilai indeks kualitas kebijakan LAN RI untuk menselaraskan pemahaman seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Probolinggo dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas berbasis bukti. Juga untuk mengetahui kekurangan dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2023. Maka pembinaan, monitoring dan evaluasi indeks kualitas kebijakan…
Tipe Dokumen : Artikel Hukum Judul : Optimalisasi Peranan Badan Keamanan Laut (bakamla) Dalam Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Perairan Indonesia (Meninjau Kewenangan Bakamla Dalam UU Kelautan dan RUU kelautan Tempat terbit / penetapan : Jakarta Tahun : 2024 Bahasa : Indonesia Sumber : bphn.go.id, 2024 Bidang Hukum : Hukum Tata Negara Lokasi : Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Indah Fajar Lestari Subyek : Badan Keamanan laut File dokumen : BPHN-2024-01 Secara geografis, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau, garis pantai sepanjang 108.000 km, dan memiliki total luas sebesar 8,3 juta kilometer persegi (km2) serta menghubungkan dua benua dan dua samudra sehingga menempati posisi yang sangat strategis dalam rute pelayaran dan perdagangan global. (Mas Turi et al., 2023). Hal tersebut memberikan nilai yang…
Tipe Dokumen : Artikel Hukum Judul : Yang Terbaik Untuk Kasus Asusila, Adat atau Hukum Tempat terbit / penetapan : Jakarta Tahun : 2024 Bahasa : Indonesia Sumber : bphn.go.id, 2024 Bidang Hukum : Hukum Tata Negara Lokasi : Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Indah Fajar Lestari Subyek : Badan Keamanan laut File dokumen : bphn-2024-01 Tindak pidana asusila merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi isu krusial di masyarakat sekarang ini. Tindak pidana asusila sendiri memiliki pengertian sebagai suatu tindak pidana yang melanggar kesusilaan seseorang. Susila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Pengaturan tindak pidana asusila di Indonesia diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang…
