Author: Admin

  Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan nilai 60,70 dengan kategori Cukup pada penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Raihan ini membuat Pemkot melakukan upaya  perbaikan nilai indeks kualitas kebijakan dimaksud, melalui giat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penilaian IKK, dengan pendampingan langsung narasumber dari Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Jakarta melalui zoom meeting, Senin (2/9) siang di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Giat itu dipimpin langsung oleh Sekda Kota drg. Ninik Ira Wibawati. “Kami mengundang narasumber dari tim penilai indeks kualitas kebijakan LAN RI untuk menselaraskan pemahaman seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Probolinggo dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas berbasis bukti. Juga untuk mengetahui kekurangan dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2023. Maka pembinaan, monitoring dan evaluasi indeks kualitas kebijakan…

Sampai saat ini masih belum dilakukan amandemen terhadap UU 30/1999 ketika praktik arbitrase di dunia telah berkembang sedemikian pesat dari waktu ke waktu. Membuat UU ini tertinggal dari perkembangan hukum arbitrase, sehingga perlu direvisi. Dalam kesempatan yang sama, Senior Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Eri Hertiawan menjelaskan pentingnya tempat pelaksanaan arbitrase. Beberapa aspek yang menjadi catatan adalah penunjang pelaksanaan sidang yang seringkali menjadi salah satu faktor daya tarik bagi pengguna. Selain soal polemik efisiensi, netralitas, kenyamanan, dan keamanan selama berlangsungnya proses arbitrase. Senior Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Eri Hertiawan (kanan) bersama narasumber lain. Ia menyayangkan sampai saat ini belum pernah dilakukan amandemen terhadap UU 30/1999 ketika praktik arbitrase di dunia telah berkembang sedemikian pesat dari waktu ke waktu yang membuat UU ini tertinggal dari perkembangan hukum arbitrase…