Author: Admin

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah KUHAP 1981 merupakan karya agung bangsa Indonesia karena KUHAP 1981 merupakan produk kodifikasi hukum pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Salah satu motivasi dibentuknya KUHAP adalah misi dekolonisasi atau misi untuk menghilangkan nuansa kolonial dalam hukum acara pidana yang pada saat itu masih menggunakan hukum acara peninggalan kolonial Hindia-Belanda, yaitu Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR) yang sangat kental dengan asas inquisitoir, artinya asas yang menempatkan manusia sebagai tersangka atau terdakwa guna objek pemeriksaan. Sehingga tersangka atau terdakwa pada saat itu tidak mempunyai hak-hak yang dilegitimasi oleh undang-undang karena ditempatkan sebagai objek pemeriksaan, seperti misalnya hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk didampingi selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan hak untuk mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi maupun…

Kumpul Kebo dalam KUHP Nasional: Apa Sebenarnya yang Dilarang? Kumpul kebo dalam hukum pidana dikenal sebagai kohabitasi diatur dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Pasal 412 ayat (1) berbunyi: Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi: Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Dari rumusan Pasal 412 di atas, dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, perbuatan yang dapat dipidana adalah melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Sayangnya, KUHP Nasional tidak memberikan pemaknaan terhadap…