04May 2026 by Admin
Monitoring dan Evaluasi Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026

berita, Foto Kegiatan
ROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bagian Hukum pada Senin tanggal 4 April 2026 menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026. Dalam pelaksanaan rapat ini dipimpin oleh Asistem Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Probolinggo dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dan diikuti oleh seluruh Tim Kerja dan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum dari Bagian Hukum Sekretaraiat Daerah Kota Probolinggo. Adapun yang menjadi narasumber dalam Monev Penilaian IRH Tahun 2026 ini adalah Anita Irawati yang merupakan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementrian Hukum Repiblik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur . Tujuan utama dari pelaksanaan Monev ini adalah untuk mengidentifikasi kelengkapan maupun kekurangan dokumen data dukung yang telah disiapkan oleh instansi terkait, dengan harapan pada penilaian IRH  tahun 2027, seluruh…
Read More
03May 2026 by Admin
Tingkatkan Kualitas Pengelolaan JDIH, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Maintenance Website

Tingkatkan Kualitas Pengelolaan JDIH, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Maintenance Website

berita, Foto Kegiatan
Probolinggo - Dalam rangka mengoptimalkan nilai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta memenuhi indikator pengisian E-Report Tahun 2026, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Maintenance Website JDIH. Rapat yang dilaksanakan pada Rabu, 29 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo ini merupakan langkah strategis untuk memastikan infrastruktur digital penyajian produk hukum tetap prima dan akuntabel. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait untuk memastikan aspek teknis dan substansi terpenuhi dengan baik. Beberapa pemangku kepentingan yang diundang antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Diwakili oleh Kepala Bidang Layanan E-Government (Mar'ie Hendrianto, S.Kom., M.M.), Sandiman Muda Bidang Persandian, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Hukum beserta Tim Pengelola JDIH., serta pihak ketiga yang…
Read More
27Apr 2026 by Admin
Living Law di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Bayang-Bayang Rekolonisasi

Living Law di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Bayang-Bayang Rekolonisasi

Artikel Hukum
KUHP baru memang membawa semangat dekolonialisasi dengan menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) dan mengakui living law. Akan tetapi, pengakuan tersebut bersifat bersyarat dan berlapis, sehingga berpotensi mengubah hukum adat menjadi subordinasi hukum negara. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ), Prof I Gede Widhiana Suarda dalam Discussion Series FH UNEJ bertajuk ‘Living Law Antara Teks dan Konteks Refleksi Pasca Berlakunya KUHP Nasional’, Sabtu (25/4/2026). Foto: Tangkapan layar zoom Babak baru dalam relasi antara hukum negara dan hukum adat terbuka dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sejak awal 2026. Dalam waktu sekitar 100 hari implementasi, Pasal 2 KUHP baru yang mengatur living law atau hukum yang hidup di masyarakat dinilai menjadi titik paling krusial. Di satu sisi, norma ini memperluas pengakuan terhadap hukum adat sebagai…
Read More
10Mar 2026 by Admin
Pendampingan Kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan di Wilayah Kota Probolinggo

Pendampingan Kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan di Wilayah Kota Probolinggo

berita, Foto Kegiatan
  Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melaksanakan kegiatan Pendampingan Pelaporan Kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan di Wilayah Kota Probolinggo yang dalam hal ini bertempat di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran  Kota Probolinggo. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Pedoman dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Nomor : PHN.PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Pedoman teknis pelaksanaan pembinaan hukum. Dalam kegiatan ini hadir perwakilan dari Kementrian Hukum Kantor Wilayah Jawa Timur yaitu Ayu Febriana Rantiningrum (Penyuluh Hukum Ahli Madya), Ike Primadona Widyasoka (Penyuluh Hukum Ahli Madya), dan Dianita Hani Putri (Penyuluh Hukum Ahli Muda). Sedangkan dari Pemerintah Kota probolinggo dihadiri Purwantoro Noviyanto, S.STP.,M.Si (Camat Kanigaran Kota Probolinggo), Aditya Ramadhan Lawado ,S.H (Kabag Hukum Setda Kota Probolinggo), Arie Fadjriyanto,S.H (Lurah Kanigaran Kota Probolinggo) serta Staf Bagian Hukum dan Anggota…
Read More
06Mar 2026 by Admin
Asas Proporsionalitas Jadi Kunci Penataan Parliamentary Threshold

Asas Proporsionalitas Jadi Kunci Penataan Parliamentary Threshold

berita
  Desain ambang batas parlemen diingatkan tidak mengorbankan suara sah pemilih dan perlu dirumuskan secara rasional untuk menjaga keseimbangan representasi dan stabilitas. Dia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memberikan penekanan tegas terhadap perlunya desain ambang batas yang tidak mengorbankan suara sah pemilih. Mahkamah secara eksplisit mengingatkan agar perubahan formula parliamentary threshold tidak menimbulkan distorsi representasi. “Tidak boleh sampai menghilangkan banyak suara sah yang dibuang percuma, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” ujarnya. Menurutnya kehendak MK sederhana, yakni pembentuk undang-undang diminta merumuskan kembali ambang batas secara rasional dan proporsional. Dalam pandangan Mahkamah, stabilitas politik dan efektivitas parlemen memang penting, tetapi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak pilih warga. Secara normatif, parliamentary threshold di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 414 ayat (1)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang…
Read More