Author: Admin

  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membuka sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/01). Menteri Anas memastikan transformasi kebijakan tersebut tidak akan merugikan pihak manapun, tetapi menjadi momentum simplifikasi regulasi demi birokrasi profesional dan berkelas dunia. Dikatakan, adanya PermenPANRB ini mengakomodasi usulan dan harapan dari semua ASN jabatan fungsional di seluruh Indonesia. Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto, para pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian PANRB, para sekretaris/sekretaris jenderal/sekretaris kementerian/lembaga/sekretaris daerah provinsi/sekretaris daerah kabupaten dan kota, serta segenap undangan lainnya yang hadir secara daring dan luring. Sumber : https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/sosialisasi-permenpanrb-no-12023-tentang-jabatan-fungsional

Jakarta Widodo Ekatjahjana (dok. Kumham) Di berbagai pemberitaan, kerap dijumpai keluhan wisatawan dimintai uang parkir/tiket wisata yang tidak wajar. Ada juga keluhan investor yang kerap kena pungli. Hal itu membuat investasi dan pariwisata lambat berkembang. Menghadapi fenomena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham sedang melakukan seleksi dan penilaian desa/kelurahan sadar hukum (DKSH) layak investasi dan pariwisata. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di tingkat desa diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi dan investasi, sebagaimana amanat Presiden Jokowi. "Apakah produk hukum daerah itu semuanya rumit dan berbelit-belit atau menghambat investasi masuk ke daerah, atau justru sebaliknya memberikan berbagai kemudahan bagi investor untuk mengembangkan bisnis atau usahanya, meningkatkan sektor pariwisata dan memperluas lapangan kerja," kata Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana dalam keterangan persnya, Rabu (18/1/2023). DKSH selama ini sudah sering dilakukan penilaian. Namun perlu didesain…

Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. “Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI. Menurut Yasonna, produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu urgensi…

MAYANGAN - Perayaan malam pergantian tahun digelar meriah mulai Sabtu (31/12) petang di Alun-Alun Kota Probolinggo. Tampilan kreatifitas seni budaya perwakilan 5 kecamatan disajikan apik di panggung Monumen Garuda pada acara yang berjudul Festival We Love Cities dan Malam Tahun Baru 2023. Wali Kota Habib Hadi bersama keluarga duduk bersila di tengah-tengah ribuan penonton yang memenuhi taman pusat kota itu. Pembuka acara sekira pukul 7 malam, penampilan pertama dibuka kesenian musik Duk-Duk Daul dan Tari Jabung Sagere dari Kecamatan Mayangan. Berlanjut dengan Drama Tari Paijo dan Tari Bujang Ganong Wuyung dari Kecamatan Kademangan, lalu kesenian Ogoh-Ogoh dan Tarian Papua dari Kecamatan Kanigaran. Berikutnya, tampilan musik Duk-Duk Cokro Budoyo dari Kecamatan Mayangan, Fashion Kobuda (Kontes Busana Daun) sesi 1 dari Kecamatan Kedopok serta Operet Kota Probolinggo Hebat dan Handal dari Kecamatan…