Author: Admin

SIDOARJO – Secara serentak, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, Senin (27/3). Penyerahan tersebut dilaksanakan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan bupati/wali kota se-Jawa Timur. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah beserta jajaran atas kerja kerasnya sehingga dapat menyerahkan laporan keuangan unaudited secara tepat waktu sesuai amanat undang-undang. Ya, sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 56 menyatakan bahwa gubernur/bupati/wali kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPD merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD. “Laporan keuangan selanjutnya akan diperiksa oleh BPK dalam…

Kasus kriminal yang melibatkan anak sekolah kembali terjadi. Kali ini melibatkan anak dari penyanyi dangdut Lilis Karlina berinisial RD yang ditangkap karena mengedarkan narkoba. Barang bukti yang disita dari RD yaitu 925 butir obat Hexymer, 740 butir obat Tramadol dan 200 butir obat Trihexyphenidyl. Kekhawatiran masyarakat mengenai kasus kriminal yang melibatkan anak sekolah semakin memuncak. Kasus seperti ini mengingatkan kita kembali akan pentingnya pembinaan hukum kepada para siswa di sekolah. “Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) saat ini sedang bekerja untuk memberikan pengetahuan hukum dan Pancasila kepada anak – anak dan pelajar dalam Program “BPHN Mengasuh”. Melalui program ini, para pelajar akan diberikan bekal pengetahuan mengenai nilai-nilai hukum dan ketertiban, serta konsekuensi sanksi hukum yang diterima apabila melakukan perbuatan melanggar hukum. Di samping pembinaan hukum, pelajar juga akan diberikan muatan nilai-nilai…

Penandatanganan perjanjian kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tahun 2023 digelar di Orin Hall and Resto, Rabu (15/3). “Kerja sama ini bertujuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun luar pengadilan (litigasi dan non litigasi),” ujar Kabag Hukum Denny Bagus Erwanto dalam laporannya. Momentum penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat membantu Pemkot Probolinggo dan memberikan dampak yang positif bagi pelayanan masyarakat serta meningkatkan kewibawaan pemerintah sebagai pelayan publik yang profesional. Penanganan terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah akan memberikan dukungan bagi suksesnya tugas-tugas penegakan supremasi hukum yang menjadi komitmen Kejaksaan Negeri. “Selama saya menjabat dari tahun 2019, sudah banyak kolaborasi kebersamaan…

 

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah menetapkan, mengundangkan, sekaligus memberlakukan secara efektif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu tentang Cipta Kerja). Lahirnya Perppu ini tak urung menimbulkan pro dan kontra, terlebih lahir di ujung tahun 2022 dan secara substansi Perppu ini memuat ulang ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU tentang Cipta Kerja) setelah dalam satu pasalnya mencabut keberlakukan dari UU tentang Cipta Kerja. Dalam kurun waktu dua kali masa jabatan pemerintahannya, Presiden Joko Widodo bukan baru satu kali melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Salah satu yang juga cukup kontroversial namun kemudian disetujui dan ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh DPR adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem…