Category: berita

Dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas  Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ,  maka pada hari  Rabu  tanggal 31 Juli 2024  dilakukan Monitoring dan Evaluasi  Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Probolinggo . Monev ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sebagai salah satu evaluasi penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana didalam evaluasi penilaian tersebut JDIH merupakan salah satu indikator penilaian.

Sampai saat ini masih belum dilakukan amandemen terhadap UU 30/1999 ketika praktik arbitrase di dunia telah berkembang sedemikian pesat dari waktu ke waktu. Membuat UU ini tertinggal dari perkembangan hukum arbitrase, sehingga perlu direvisi. Dalam kesempatan yang sama, Senior Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Eri Hertiawan menjelaskan pentingnya tempat pelaksanaan arbitrase. Beberapa aspek yang menjadi catatan adalah penunjang pelaksanaan sidang yang seringkali menjadi salah satu faktor daya tarik bagi pengguna. Selain soal polemik efisiensi, netralitas, kenyamanan, dan keamanan selama berlangsungnya proses arbitrase. Senior Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Eri Hertiawan (kanan) bersama narasumber lain. Ia menyayangkan sampai saat ini belum pernah dilakukan amandemen terhadap UU 30/1999 ketika praktik arbitrase di dunia telah berkembang sedemikian pesat dari waktu ke waktu yang membuat UU ini tertinggal dari perkembangan hukum arbitrase…

  KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo menggandeng Kejaksaan Negeri setempat guna memaksimalkan penagihan piutang pajak resto. Hal itu diketahui saat agenda Penyelesaian Piutang (Tunggakan Pajak Restoran) melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo bersama wajib pajak di Aula Kantor Kejari Kota Probolinggo, pada Selasa (11/6). Penjabat Wali Kota Nurkholis beserta jajaran hadir pada acara itu. Dijelaskan oleh Abdul Mubin, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Probolinggo, bahwa acara tersebut digelar sebagai bentuk keseriusan Pemkot Probolinggo dalam menertibkan penagihan pajak-pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. “Sepanjang kami mendapat kuasa khusus dari Pemkot Probolinggo, kami bisa melakukan bantuan hukum. Dalam hal ini ialah penagihan tunggakan pajak resto. Kami punya surat kuasanya, kami hadir di sini punya legal standing,” jelas Abdul Mubin yang akan promosi sebagai Asisten Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.…

KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo meneken kesepakatan kerja sama bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Probolinggo Nurkholis dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Abdul Mubin di Ballroom Bromo Park Hotel, Selasa (28/5) siang. Dikatakan oleh Penjabat Wali Kota Probolinggo bahwa kegiatan ini sebagai upaya untuk menyatukan persepsi dan menciptakan kemitraan yang semakin erat antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejari di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.  Diketahui tantangan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah dari waktu ke waktu semakin kompleks. Sehingga sinergi antara penyelenggara sangat dibutuhkan. Kemitraan dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebagai upaya mendukung tugas-tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Lebih khusus terkait dengan tugas dan fungsi aparatur negara dalam perlindungan dan kepastian hukum dalam…

  Pada Hari Selasa, 14 Mei 2024 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo menghadiri Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang di selenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, bertempat di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III (Bakorwil III) Malang. Kegiatan ini juga diikuti oleh Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se Jawa Timur serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten Se Jawa Timur Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Ibu Lilik Pudjiastuti,SH.,MH. Dalam Sambutannya Ibu Lilik menyampaikan bahwa tujuan  pelaksanaan Bimbingan Teknis JDIH adalah untuk menekankan pentingnya pengelolaan JDIH pada masing-masing Kab/Kota se Jawa timur, sehingga dapat  memberikan pemahaman secara teknis dalam pengelolahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna memberikan informasi…