Category: berita

  Pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2024 telah dilaksanakan Penyuluhan Hukum untuk siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri  yang bertempat di SD Mayangan 1 Kota Probolinggo.  Adapun yang menjadi tema dari penyuluhan hukum kali ini adalah Bullying yang disampaikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo yaitu Ismil Farida,SH sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda dan Anita Juliantina Saragih,SH sebagai Penyuluh Hukum Ahli Pertama. Penyuluhan ini bertujuan untuk membentuk karakter anak sejak dini dan meningkatkan pemahaman diri terkait integritas dan kekerasan terhadap anak, dengan menggunakan metode yang simpel dan dapat dipahami dengan mudah oleh para pelajar. Mengingat saat ini  Bullying merupakan masalah serius di kalangan pelajar karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang kepada korbannya. Dampak itu tidak hanya secara fisik saja, namun juga pada kesejahteraan mental mereka. Sebagai contoh, akhir-akhir ini…

  Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan nilai 60,70 dengan kategori Cukup pada penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Raihan ini membuat Pemkot melakukan upaya  perbaikan nilai indeks kualitas kebijakan dimaksud, melalui giat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penilaian IKK, dengan pendampingan langsung narasumber dari Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Jakarta melalui zoom meeting, Senin (2/9) siang di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Giat itu dipimpin langsung oleh Sekda Kota drg. Ninik Ira Wibawati. “Kami mengundang narasumber dari tim penilai indeks kualitas kebijakan LAN RI untuk menselaraskan pemahaman seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Probolinggo dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas berbasis bukti. Juga untuk mengetahui kekurangan dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2023. Maka pembinaan, monitoring dan evaluasi indeks kualitas kebijakan…

Dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas  Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ,  maka pada hari  Rabu  tanggal 31 Juli 2024  dilakukan Monitoring dan Evaluasi  Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Probolinggo . Monev ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sebagai salah satu evaluasi penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana didalam evaluasi penilaian tersebut JDIH merupakan salah satu indikator penilaian.

Sampai saat ini masih belum dilakukan amandemen terhadap UU 30/1999 ketika praktik arbitrase di dunia telah berkembang sedemikian pesat dari waktu ke waktu. Membuat UU ini tertinggal dari perkembangan hukum arbitrase, sehingga perlu direvisi. Dalam kesempatan yang sama, Senior Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Eri Hertiawan menjelaskan pentingnya tempat pelaksanaan arbitrase. Beberapa aspek yang menjadi catatan adalah penunjang pelaksanaan sidang yang seringkali menjadi salah satu faktor daya tarik bagi pengguna. Selain soal polemik efisiensi, netralitas, kenyamanan, dan keamanan selama berlangsungnya proses arbitrase. Senior Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Eri Hertiawan (kanan) bersama narasumber lain. Ia menyayangkan sampai saat ini belum pernah dilakukan amandemen terhadap UU 30/1999 ketika praktik arbitrase di dunia telah berkembang sedemikian pesat dari waktu ke waktu yang membuat UU ini tertinggal dari perkembangan hukum arbitrase…

  KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo menggandeng Kejaksaan Negeri setempat guna memaksimalkan penagihan piutang pajak resto. Hal itu diketahui saat agenda Penyelesaian Piutang (Tunggakan Pajak Restoran) melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo bersama wajib pajak di Aula Kantor Kejari Kota Probolinggo, pada Selasa (11/6). Penjabat Wali Kota Nurkholis beserta jajaran hadir pada acara itu. Dijelaskan oleh Abdul Mubin, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Probolinggo, bahwa acara tersebut digelar sebagai bentuk keseriusan Pemkot Probolinggo dalam menertibkan penagihan pajak-pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. “Sepanjang kami mendapat kuasa khusus dari Pemkot Probolinggo, kami bisa melakukan bantuan hukum. Dalam hal ini ialah penagihan tunggakan pajak resto. Kami punya surat kuasanya, kami hadir di sini punya legal standing,” jelas Abdul Mubin yang akan promosi sebagai Asisten Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.…