UU Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Kepastian Hukum atau Pembatasan atas Pernikahan Beda Agama?
Tulisan ini mengulas ketegangan konstitusional antara upaya negara menghadirkan kepastian hukum dan tudingan pembatasan hak warga negara atas perkawinan dalam sistem hukum Indonesia yang religio-sentris. Isu perkawinan beda agama dalam tata hukum Indonesia merupakan salah satu persoalan kompleks yang memadukan ranah hukum publik dan norma agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mensyaratkan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini secara implisit menempatkan hukum agama sebagai rujukan utama sahnya suatu pernikahan dalam sistem hukum nasional, sekaligus menyisakan ruang abu-abu dalam pengakuan hubungan hukum antara dua individu yang berbeda agama. Kondisi ini membuka perdebatan tentang apakah norma tersebut lebih memperkuat kepastian hukum atau justru menimbulkan pembatasan hak warga negara untuk menikah. Mahkamah Konstitusi dan Konsepsi Sahnya Perkawinan Permohonan uji…
