30Jul 2025 by Admin

Pemkot Probolinggo dan Kejari Teken MoU Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Luncurkan Program “JUARA”

berita
KANIGARAN – Sinergi antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat kian erat. Selasa (29/7) siang, Wali Kota dr. Aminuddin bersama Kajari Dodik Hermawan, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (PTUN). Acara yang berlangsung di Aula Kejari ini juga dirangkai dengan Forum Group Discussion (FGD) bertema optimalisasi tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta launching program inovatif Jaksa Peduli Aset Negara (JUARA). Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah drg. Ninik Ira Wibawati, asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, hingga camat se-Kota Probolinggo. Dalam sambutannya, Kajari Dodik Hermawan menyampaikan rasa syukur atas terwujudnya kerja sama strategis ini setelah beberapa kali tertunda. “Alhamdulillah akhirnya penandatanganan ini bisa terlaksana, karena kesibukan masing-masing jadi sempat tertunda. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Wali…
Read More
25Jul 2025 by Admin

TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN COIN DIGITAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN PENGAKUANNYA SEBAGAI KOMODITAS DI INDONESIA

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN COIN DIGITAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN PENGAKUANNYA SEBAGAI KOMODITAS DI INDONESIA Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1051 Bidang Hukum : Hukum Bisnis Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Susanto Subjek : Coin Digital File Dokumen : Terlampir Ekonomi di era modern saat ini telah memanfaatkan teknologi untuk berbagai macam kebutuhan. Banyak dari kalangan anak kecil, muda sampai dewasa yang dapat mengakses internet untuk memperoleh infomasi terbaru secara realtime (Riswanto, dkk, 2024). Semakin majunya teknologi juga berpengaruh besar terhadap bidang ekonomi, khususnya dalam hal transaksi keuangan. Para pedagang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menerapkan sistem transfer yang lebih efisien dibandingankan menggunakan uang tunai (Dharma, dkk, 2024). Kemajuan teknologi digital…
Read More
09Jul 2025 by Admin

Pendampingan Verifikasi Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Guna Optimalkan Penilaian Indeks Reformasi Hukum

berita
Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 telah dilaksanakan Pendampingan Verifikasi Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 yang bertempat di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Dalam Kegiatan ini dihadiri oleh Denny Bagus Erwanto,S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo , anggota Tim Kerja, anggota Tim Asecor Indeks Reformasi Hukum Kota Probolinggo serta staf Bagian Hukum. Adapun yang bertindak menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu  Muhammad Aminudin,S.H.,M.H sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementrian Hukum Kantor Wilayah Jawa Timur . Sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, disebutkan bahwa salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel dan salah satu upaya melihat capaian tersebut adalah melalui penilaian terhadap Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang bertujuan…
Read More
04Jul 2025 by Admin

REGULASI DAN LEGISLASI: SERUPA TAPI TAK SAMA, MENGUAK PERBEDAAN ANTARA LEGISLASI DAN REGULASI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : REGULASI DAN LEGISLASI: SERUPA TAPI TAK SAMA, MENGUAK PERBEDAAN ANTARA LEGISLASI DAN REGULASI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Tempat Terbit : Jakarta Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=1022 Bidang Hukum : Hukum Tata Negara Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Yusuf Randi Subyek : Legislasi,Regulasi File Dokumen : Terlampir Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2020). Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum (Rechtsstaat, Rule of Law), maka diperlukan suatu sistem hukum nasional sebagai wadah atau pijakan dan arah pembangunan hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah  sistem hukum…
Read More
28May 2025 by Admin

Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Pekerja?

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Judul : BOLEHKAH PERUSAHAAN MENAHAN IJAZAH PEKERJA? Tempat Terbit : Malang Tahun Terbit : 2025 Bahasa : Indonesia Sumber : https://hukumexpert.com/bolehkah-perusahaan-menahan-ijazah/?detail=ulasan Bidang Hukum : Hukum Ketenagakerjaan Lokasi : Bagian Hukum Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Sayekti P.D. & Robi Putri J., S.H., M.H., CTL., CLA Subyek : Ijazah File Dokumen : Terlampir Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Belakangan muncul berita-berita terkait penahanan ijazah. Salah satu perusahaan di Surabaya bahkan harus berhadapan dengan pejabat daerah karena kasus penahanan ijazah. Menjadi pertanyaan, yaitu bolehkah suatu perusahaan menahan ijazah? Penahanan ijazah sering kali menjadi masalah karena memberatkan pihak pekerja. Hal tersebut diakibatkan, dengan ditahannya ijazah, maka akan menjadi penghalang bagi karyawan untuk melamar pekerjaan baru selama masa perjanjian kerja berlaku. Tak hanya itu, pekerja juga akan kesulitan dalam proses…
Read More