berita
Dalam rangka mendukung tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat , Badan Pembinaan Hukum Nasional ( BPHN )  meggelar kegiatan Validasi Dokumen Hukum JDIHN Tahun  2024 pada hari Selasa  tanggal 20 Februari 2024 . Kegiatan ini merupakan upaya BPHN dalam mendukung akses terhadap dokumen dan informasi hukum secara cepat dan mudah. Kegiatan ini diikuti oleh 170 anggota JDIHN yang terdiri dari Biro Hukum Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) , Lembaga Non Struktural ( LNS ), Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kota serta Bagian Hukum DPRD Provinsi Kabupaten / Kota.  Untuk Kota Probolinggo dalam kegiatan  diwakili oleh Ismil Farida,SH selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Dalam sambutannya Kepala Pusat JDIHN BPHN, Nofli menyampaikan bahwa pengelolaan basis data dokumen hukum nasional masih menemukan…
Read More

Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Hukum Judul : Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol Secara Sepihak Tempat terbit / penetapan : Jakarta Tahun : 2024 Bahasa : Indonesia Sumber : hukumonline.com, 2024 Bidang Hukum : Hukum Pidana-Hukum Perdata Lokasi : Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Rifdah Rudi, SH Subyek : Pinjaman Online File dokumen : hukumonline-2024-01 Oleh : Rifdah Rudi, S.H.   Dasar-dasar Perjanjian Menurut KUH Perdata, perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.. Sebagai salah satu bentuk perikatan, perjanjian dapat dibuat untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan memberikan sesuatu adalah kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajibannya tergantung…
Read More
5 Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

5 Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Hukum Judul : 5 Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Tempat terbit / penetapan : Jakarta Tahun : 2024 Bahasa : Indonesia Sumber : hukumonline.com, 2024 Bidang Hukum : Hukum Acara Perdata Lokasi : Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Tim Hukum Online Subyek : Alat Bukti File dokumen : hukumonline-2024-01 Apa saja alat bukti dalam hukum acara perdata? Dalam hukum acara perdata, dikenal dengan adanya lima alat bukti. Lima alat bukti dalam hukum acara perdata yang dimaksud, antara lain alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Berikut ulasan selengkapnya. Alat Bukti Surat atau Akta Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata Indonesia membedakan definisi surat dan akta. Surat diartikan sebagai sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk…
Read More
Gubernur Jatim Lantik Nurkholis Sebagai Pj Wali Kota Probolinggo

Gubernur Jatim Lantik Nurkholis Sebagai Pj Wali Kota Probolinggo

berita
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Nurkholis sebagai Penjabat Wali Kota Probolinggo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (30/1) malam. Usai melantik, Gubernur Jawa Timur menyampaikan sejumlah pesan kepada Penjabat Wali Kota Probolinggo. Khofifah mengatakan masing-masing daerah memiliki spesifikasi kultural maupun program untuk bisa mencapai kesuksesan. “UMKM di Kota Probolinggo mengalami kesuksesan yang luar biasa dan dikenal lebih luas karena pemasarannya yang sangat bagus serta kreativitas yang sudah dibangun oleh Wali Kota Probolinggo periode 2019-2024 Habib Hadi Zainal Abidin, sangat luar biasa. Oleh karena itu seluruh potensi dan efektivitas ini bisa diteruskan oleh Penjabat Wali Kota Probolinggo,” terangnya. Khofifah menyebut beberapa hal yang harus difokuskan sesuai dengan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak yang diusung Kementerian PANRB sebagai bentuk…
Read More
Melihat Legalitas Sistem Remote Working

Melihat Legalitas Sistem Remote Working

Artikel Hukum
Tipe Dokumen : Artikel Hukum Judul : Melihat Legalitas Sistem Remote Working Tempat terbit / penetapan : Jakarta Tahun : 2024 Bahasa : Indonesia Sumber : hukumonline.com, 2024 Bidang Hukum : Hukum Ketenagakerjaan Lokasi : Kota Probolinggo TEU Orang / Badan : Willa Wahyuni Subyek : Sitem Remote Working File dokumen : hukumonline-2024-01 Hukum di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan kepada pekerja yang melakukan remote working.. Konsep bekerja remote atau bekerja jarak jauh kian meningkat pasca pandemi Covid-19. Hingga kini, beberapa perusahaan mempermanenkan sistem kerja remote working tersebut. Menurut International Labour Organization (ILO) belum ada definisi tentang remote working. Namun dapat disimpulkan bahwa remote working merupakan sistem kerja yang melakukan pekerjaan di luar tempat kerja dengan jam kerja yang fleksibel dengan memanfaatkan teknologi. Seperti dikutip dari Jurnal USM Law Review, remote working belum jelas legalitasnya karena tidak…
Read More