Category: berita

KANIGARAN – Sinergi antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat kian erat. Selasa (29/7) siang, Wali Kota dr. Aminuddin bersama Kajari Dodik Hermawan, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (PTUN). Acara yang berlangsung di Aula Kejari ini juga dirangkai dengan Forum Group Discussion (FGD) bertema optimalisasi tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta launching program inovatif Jaksa Peduli Aset Negara (JUARA). Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah drg. Ninik Ira Wibawati, asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, hingga camat se-Kota Probolinggo. Dalam sambutannya, Kajari Dodik Hermawan menyampaikan rasa syukur atas terwujudnya kerja sama strategis ini setelah beberapa kali tertunda. “Alhamdulillah akhirnya penandatanganan ini bisa terlaksana, karena kesibukan masing-masing jadi sempat tertunda. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Wali…

Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 telah dilaksanakan Pendampingan Verifikasi Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 yang bertempat di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Dalam Kegiatan ini dihadiri oleh Denny Bagus Erwanto,S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo , anggota Tim Kerja, anggota Tim Asecor Indeks Reformasi Hukum Kota Probolinggo serta staf Bagian Hukum. Adapun yang bertindak menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu  Muhammad Aminudin,S.H.,M.H sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementrian Hukum Kantor Wilayah Jawa Timur . Sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, disebutkan bahwa salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel dan salah satu upaya melihat capaian tersebut adalah melalui penilaian terhadap Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang bertujuan…

  Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. ANTARA/Fianda Sjofjan. Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan 50.369 penyelenggara negara untuk dapat melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) maksimal pada 31 Maret 2025. “Mengingat batas waktu pelaporannya tinggal 10 hari lagi, yaitu sampai dengan 31 Maret 2025,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Budi juga mengingatkan agar puluhan ribu penyelenggara negara tersebut dapat mengisi LHKPN dengan benar dan lengkap. “Karena setiap pelaporan LHKPN nantinya akan dilakukan verifikasi administratif sebelum dipublikasikan melalui website (situs web) elhkpn.kpk.go.id,” jelasnya. Selain itu, dia mengimbau kepada para pimpinan dan inspektorat di masing-masing instansi agar terus mengingatkan para penyelenggara negara di lingkungan kerjanya untuk patuh dalam pelaporan LHKPN. “KPK terbuka untuk memberikan perbantuan dan pendampingan jika dalam pengisiannya mengalami…